Penulis : Che G Ramdhani
Aktivis Universitas Muhammadia Bima (UMB) NTB.
Ketika rakyat menjerit karena masalah ekonomi, ketimpangan, dan kesulitan hidup, kita sering melihat aksi demo yang meluas di berbagai tempat. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab di saat masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada anggota dewan yang justru asik joget kegirangan menerima tunjangan dalam jumlah besar. Situasi seperti ini tentu saja memantik kemarahan dan kekecewaan yang mendalam bagi rakyat.
Rakyat yang menjerit bukan hanya sekadar suara kosong, melainkan teriakan karena merasa ketidakadilan semakin nyata. Sementara wakil rakyat yang seharusnya menjadi pelayan dan suara rakyat, malah menunjukkan kelakuan yang jauh dari tanggung jawab dan etika moral. Mereka terlihat lebih menikmati fasilitas dan tunjangan yang besar, tanpa menunjukkan empati atau tindakan nyata untuk meringankan beban rakyat.
Wajar jika masyarakat marah dan turun ke jalan menuntut perubahan. Kesalahan memang berada pada wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dan garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan publik, bukan malah mengejar keuntungan pribadi. Perilaku mereka yang jauh dari idealisme justru memperparah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Siapa yang harus disalahkan? Jawabannya adalah anggota dewan yang menyalahgunakan amanah dan tunjangan negara, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab atas kelakuan yang mengoyak kepercayaan rakyat dan mendorong terjadinya gelombang demo di mana-mana.
Perubahan hanya bisa terjadi jika wakil rakyat sadar akan tugasnya dan sungguh-sungguh memperjuangkan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri. Kedewasaan berpolitik dan integritas adalah kunci agar suara rakyat yang menjerit tidak berubah menjadi amarah yang tak terkendali.
